Respons Demo PMII & Sopir, Pemkot Balikpapan Bentuk Tim Pengawas Solar Subsidi
DetikNews.sbs, BALIKPAPAN. – Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat merespons krisis solar. Forkopimda gelar rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, Selasa (5/5/2026), di Aula Kantor Wali Kota.
Rapat digelar sehari setelah aksi unjuk rasa PMII bersama komunitas sopir truk, Senin (4/5/2026). Massa soroti kelangkaan solar di SPBU Balikpapan Utara, terutama Km 13 dan Km 15.
Hadir Wali Kota Dr. H. Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, dan Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Edy Mangun, serta unsur Forkopimda lain.
"Bentuk Tim Investigasi, Cek Muatan Truk di SPBU"
Wali Kota Rahmad Mas’ud pastikan Pemkot bentuk tim investigasi awasi distribusi solar subsidi agar tepat sasaran.
“Sesuai aturan, BBM subsidi diperuntukkan bagi angkutan kebutuhan pokok. Tim akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan,” tegas Rahmad.
Tim akan periksa kendaraan yang isi solar subsidi, termasuk verifikasi jenis muatan. Ini untuk cegah penyalahgunaan oleh kendaraan industri non-subsidi dan praktik penimbunan.
Rahmad soroti ketidakseimbangan jumlah kendaraan dan SPBU sebagai penyebab utama antrean. “Jumlah SPBU saat ini belum sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, khususnya angkutan logistik,” ujarnya.
"Wawali: Antrean Bisa 24 Jam, Jam Operasional SPBU Terbatas"Wakil Wali Kota Bagus Susetyo ungkap antrean panjang truk sudah terjadi sebelum dinamika global ganggu distribusi energi.
“Jika satu kendaraan membutuhkan waktu pengisian beberapa menit dan jumlah truk mencapai ratusan, maka total waktu pelayanan bisa lebih dari 24 jam,” jelasnya.
Ia soroti jam operasional SPBU rata-rata hanya 12 jam per hari, tak mampu akomodasi kebutuhan angkutan barang. Keterbatasan pasokan solar subsidi juga jadi pemicu. “Jika distribusi dari Pertamina sebanding dengan kebutuhan di lapangan, antrean dapat diminimalisasi,” kata Bagus.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemkot usulkan tambah SPBU, khususnya di wilayah timur dan utara kota yang jadi jalur utama logistik.
“Penambahan SPBU menjadi opsi penting untuk mengurai antrean dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bagus.
Rahmad tambah, minat swasta investasi SPBU mulai meningkat dan disambut positif Pemda.
Berdasarkan data BPH Migas, solar subsidi untuk sektor tertentu: angkutan umum dan distribusi bahan pokok. Namun pengawasan distribusi masih jadi tantangan di daerah industri dan logistik tinggi seperti Balikpapan.
Pemkot Balikpapan berharap pengawasan ketat plus tambah infrastruktur jadi solusi komprehensif. Targetnya: kelangkaan solar teratasi, logistik normal tanpa antrean panjang.
