Muprov VIII Kadin Kalteng Bahas Penguatan Organisasi, Ketua Kadin Kobar Dorong Kemitraan Strategis dan Hilirisasi Antar-Daerah
Forum lima tahunan tersebut menjadi agenda tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, serta memilih Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah periode 2026–2031.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta dari Kadin kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, dilanjutkan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) dan Forum Ketua Umum Kadin Provinsi bersama para Ketua Kadin kabupaten/kota.
Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat (10/7) dengan pembukaan resmi yang dihadiri jajaran Kadin Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta para pelaku usaha.
Acara diisi dengan penampilan seni budaya, laporan panitia, sambutan Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, Ketua Umum Kadin Indonesia, hingga sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang sekaligus membuka Muprov VIII.
Selanjutnya peserta mengikuti sidang pleno yang membahas tata tertib musyawarah, laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan Dewan Pertimbangan, pandangan umum Kadin kabupaten/kota dan asosiasi, serta pengesahan laporan pertanggungjawaban dan penetapan kepengurusan demisioner.
Muprov juga membentuk Komisi A yang membahas bidang keorganisasian dan kebijakan umum serta Komisi B yang membahas program kerja organisasi. Hasil pembahasan kedua komisi kemudian disahkan dalam Sidang Pleno III.
Agenda penting lainnya adalah penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, pemilihan Ketua Umum merangkap Ketua Tim Formatur, pemilihan anggota tim formatur, hingga penyerahan Pataka Kadin kepada ketua umum terpilih.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kadin Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Ir. Gusti Muhammad Hadiansyah, S.T., S.H., M.T., IPM mewakili dari unsur ketua Kabupaten/Kota se kalimantan tengah Memberikan tanggapan dan meneri laporan Ketua masa bakti 2021-2026 serta menyampaikan sejumlah gagasan strategis agar Kadin semakin berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Menurutnya, terdapat empat pilar kerja sama yang perlu diperkuat, yakni kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership), kolaborasi antara industri besar dengan UMKM melalui konsep link and match, perluasan kerja sama global untuk membuka akses pasar internasional, serta penguatan riset dan pengembangan (R&D) bersama perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.
Ia menilai Kadin harus menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur, mendorong integrasi rantai pasok industri dengan UMKM, hingga memfasilitasi transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Gusti Muh. Hadiansyah juga menekankan pentingnya hilirisasi berbasis kemitraan antar-daerah. Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis sebagai penghubung yang mampu mempertemukan daerah penghasil bahan baku dengan daerah yang memiliki industri pengolahan sehingga tercipta rantai pasok yang saling menguntungkan.
Ia mengusulkan penyusunan database rantai pasok nasional, pengembangan investasi bersama untuk kawasan industri dan fasilitas pengolahan, program transfer teknologi serta SDM antar-Kadin, hingga pembentukan Kadin Hub dan Trading House sebagai pusat pemasaran produk hilir dari berbagai daerah.
"Ke depan, kerja sama ekonomi antar-daerah tidak cukup hanya melalui pemerintah. Kadin harus mendorong kerja sama bisnis langsung antarpelaku usaha (B-to-B) agar implementasi investasi, hilirisasi, dan pengembangan usaha dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan minim hambatan birokrasi," ujar Gusti Muh. Hadiansyah.
Ia berharap hasil Muprov VIII mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing dunia usaha, memperluas investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Tengah.(Gusti).
