Kuasa Hukum Ishak Hamzah Pertanyakan Pemeriksaan Prapid Ganda di PT Makassar
.jpg)
DetikNews.sbs, MAKASSAR - Polemik dua putusan praperadilan yang saling bertabrakan dalam perkara Ishak Hamzah kembali mencuat. Kuasa hukum Ishak mempertanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Makassar.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia, A. Agung Salim, S.H., C.L.A, didampingi Media Nasional Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group usai bertemu Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Ibrahim, S.H., M.H di Kantor Pengadilan Tinggi Makassar, Rabu (05/11/2026).
Menurut A. Agung, pihaknya telah melaporkan adanya dua putusan praperadilan atas objek perkara yang sama, yakni Putusan Nomor 29/Pid.Pra/2025/PN Mks dan Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2025/PN Mks, sejak Januari 2025.
Ia menilai, Putusan Nomor 29 telah menyatakan status tersangka Ishak Hamzah gugur dan tidak sah dalam kasus dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen. Namun kemudian muncul Putusan Nomor 41 yang menurut pihaknya bertentangan dengan putusan sebelumnya.
"Perma Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan praperadilan ulang atas objek yang sama," kata A. Agung.
A. Agung juga menyampaikan kekhawatiran pihaknya terkait proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Makassar dan hasil rekomendasi yang nantinya akan diteruskan ke Mahkamah Agung. Kekhawatiran tersebut merupakan penilaian dari pihak pelapor dan belum terbukti secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pengadilan Tinggi Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait substansi laporan tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini.
*(Redaksi)*
