BREAKING NEWS

Bupati Kotabaru Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN Bahas RDTR-WP Serongga


DetikNews.sbs - Kotabaru, Kalsel - Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos, melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (3/11/2026), terkait pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) Serongga, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.


Pemerintah Kabupaten Kotabaru mulai mematangkan arah pengembangan kawasan Serongga melalui penyusunan RDTR. Langkah ini dinilai strategis untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli saat berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penyusunan RDTR bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan, tetapi menjadi instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan kawasan secara terukur dan berkelanjutan.


"Serongga memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari infrastruktur jalan, kawasan pariwisata, perkebunan kelapa sawit, kawasan permukiman, hingga pengembangan pusat kegiatan ekonomi masyarakat," ungkap Bupati Rusli.


Ia berharap melalui penyusunan RDTR, pemanfaatan ruang di Serongga dapat lebih terarah sehingga pembangunan tidak berjalan tanpa perencanaan, melainkan sesuai potensi, kebutuhan wilayah, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.


"Selain menjadi pedoman pembangunan, RDTR juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kotabaru," jelasnya.


Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam pemaparannya menekankan sejumlah muatan strategis yang harus menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan penyusunan rencana tata ruang.


Aspek tersebut meliputi kebijakan nasional strategis, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), peruntukan kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), mitigasi bencana, batas daerah, garis pantai, hingga kesesuaian data tata ruang dengan kebijakan pemerintah pusat.


"Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi dan penyusunan," ungkap Dirjen Tata Ruang ATR/BPN.


*(Putri)*