APBD Kobar 2027 Disepakati, Pendapatan Rp 1,37 Triliun dan Belanja Rp 1,39 Triliun
Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Jumat (6/11/2026). Rapat dihadiri Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, S.H., M.H., bersama pimpinan dan anggota DPRD Kobar.
Dalam sambutannya, Bupati Nurhidayah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan akhir hingga tercapai persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bentuk kemitraan dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
"Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.376.962.950.000, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 442.947.794.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp 934.015.156.000," ujar Nurhidayah.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 1.391.962.950.000. Dengan komposisi tersebut, APBD Kobar 2027 mengalami defisit sebesar Rp 15 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Tekankan Empat Prioritas Pengelolaan Anggaran
Nurhidayah mengatakan penyusunan APBD 2027 telah memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan prioritas pembangunan daerah.
Meski demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
Dia menekankan empat hal penting dalam pengelolaan APBD 2027. Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Ketiga, memperkuat disiplin dan tata kelola pelaksanaan anggaran. Seluruh kepala perangkat daerah diminta mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini agar kegiatan dapat berjalan tepat waktu setelah APBD ditetapkan.
Keempat, memperkuat sinergi dan pengawasan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan keluaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tiang," tegasnya.
APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat
Lebih lanjut, Nurhidayah menegaskan APBD bukan sekadar dokumen anggaran atau rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, APBD yang berkualitas harus sehat secara fiskal, tepat sasaran dalam pengalokasian, optimal dalam pelaksanaan, serta terukur hasil dan dampaknya.
Setelah disepakati bersama, Raperda APBD Kobar 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bupati juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut secara cermat dan tepat waktu.
Dia berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan optimal dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.(Gusti).
