PT Diva Kencana Borneo Mangkir dari Panggilan Dewan Adat Kubar, Dinilai Lecehkan Adat
DetikNews.sbs, KUTAI BARAT – PT Diva Kencana Borneo (DKB) mangkir dari panggilan Presidium Dewan Adat (PDA) Kutai Barat, Selasa (27/10/2026). Perusahaan tambang batu bara itu dipanggil untuk menjelaskan dugaan penggusuran paksa lahan warga di Kampung Sangsang, Kecamatan Siluq Ngurai.
PDA Kubar melayangkan panggilan resmi setelah menerima aduan warga yang lahannya diklaim masuk IUP perusahaan tanpa proses inventarisasi dan pembayaran kompensasi.
Namun perusahaan hanya mengirim surat balasan menolak hadir. Alasannya, perusahaan telah melaporkan warga ke Polres Kutai Barat atas dugaan penghambatan aktivitas tambang.
Ketua PDA Kubar, Yurang, menyayangkan sikap tersebut.
> "Yang kami minta hanya keterangan. Apakah lahan warga sudah diukur, sudah dibebaskan, dan bagaimana hak-hak masyarakat. Warga hanya minta diinventarisasi sebelum dibayar, bukan menghambat," ujar Yurang.
Menurut Yurang, ketidakhadiran manajemen PT Diva Kencana Borneo menunjukkan sikap tidak menghormati masyarakat hukum adat. Padahal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
*Akan Surati Dirjen Minerba dan Bupati*
Sebagai tindak lanjut, PDA Kubar akan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemkab Kubar, melaporkan persoalan ini kepada Bupati dan DPRD Kubar, serta menyurati Dirjen Pertambangan Kementerian ESDM untuk meminta kejelasan status lahan.
"Persoalan ini menyangkut hak masyarakat yang dikuasai turun-temurun. Di situ ada tanaman tumbuh, ada lembo, peninggalan leluhur yang sudah dijaga sejak nenek moyang," tegas Yurang.
Terpisah, Kepala Adat Kecamatan Siluq Ngurai, Dirmansyah, menilai perusahaan tidak menghargai adat istiadat Kutai Barat. Panggilan dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten tidak pernah dihadiri.
"Harusnya perusahaan koperatif dan menghormati adat di wilayah kerjanya. Jika tetap tidak hadir dalam musyawarah adat, akan kami kenakan sanksi berupa denda adat sesuai mekanisme yang berlaku di Kutai Barat," tegas Dirmansyah.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Diva Kencana Borneo belum memberikan keterangan resmi selain surat penolakan hadir ke PDA Kubar.
