Entok dalam Geopolitik Nusantara: Tafsir Marhaenisme atas Peternakan Rakyat

Model usaha ternak entok pedaging berbiaya rendah kerap dipandang sebagai praktik ekonomi pinggiran. Namun jika dibaca lebih dalam, model ini justru merepresentasikan cara berpikir ekonomi Nusantara: bertumpu pada sumber daya lokal, tersebar, adaptif, dan menempatkan rakyat sebagai subjek produksi.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sejarah panjang ekonomi rakyat, ternak entok berbasis pakan lokal bukan sekadar usaha mikro, melainkan praktik nyata Marhaenisme dalam ruang geopolitik Nusantara.

Pendekatan ini semakin relevan di tengah tekanan ekonomi global, fluktuasi harga pangan, serta kecenderungan kebijakan negara yang makin bias pada industrialisasi berskala besar.

Usaha ternak entok pedaging skala kecil, misalnya dimulai dari 100 ekor bibit per siklus, mencerminkan rasionalitas ekonomi Marhaen: usaha dikelola langsung oleh pemiliknya, menggunakan alat produksi sederhana, tanpa eksploitasi tenaga kerja, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Asumsi mortalitas sekitar 20 persen pada fase awal pemeliharaan juga menunjukkan pendekatan yang realistis, bukan romantik. Marhaenisme tidak menjanjikan keuntungan instan, tetapi menekankan kehati-hatian dan ketahanan usaha. Dari 100 ekor bibit, panen bersih sekitar 80 ekor sudah cukup menjaga kelayakan ekonomi.

Dengan biaya produksi sekitar Rp1,45 juta per periode dan potensi laba bersih ±Rp3,75 juta, usaha ini memiliki titik impas rendah dan margin aman. Ini adalah ciri khas ekonomi rakyat: tidak spektakuler, tetapi tahan guncangan.

Penggunaan pakan alternatif lokal seperti ampas tahu bukan sekadar strategi menekan biaya. Ia merupakan simbol kedaulatan pangan berbasis wilayah. Dalam sejarah Nusantara, kekuatan ekonomi tidak dibangun dari sentralisasi input, melainkan dari jejaring lokal, desa, pasar tradisional, pesisir, dan pedalaman yang saling menopang.

Lebih jauh, pakan entok juga dapat disokong oleh limbah buah dan sayur-sayuran dari pasar rakyat, rumah tangga, dan sentra distribusi pangan. Sisa sayuran hijau, kulit buah, hingga limbah pasar yang masih layak konsumsi ternak merupakan sumber pakan potensial yang selama ini terbuang.

* Menekan biaya pakan secara signifikan,

* Mengurangi sampah organik dan beban lingkungan,

* Menghubungkan sektor peternakan dengan ekosistem pasar rakyat,

* Menciptakan ekonomi sirkular berbasis desa dan kota kecil.

Dalam kerangka Marhaenisme, pemanfaatan limbah pangan adalah bentuk pembebasan alat produksi dari ketergantungan industri. Peternak tidak lagi sepenuhnya tunduk pada pakan pabrikan dan fluktuasi harga global, melainkan mengandalkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya.

Dari sisi kualitas, pakan alami berbasis limbah buah dan sayur, jika dikelola dengan baik, ikut berkontribusi pada kualitas daging entok yang lebih sehat: protein tinggi, lemak relatif rendah, serta minim residu kimia. Di sinilah pangan sehat bertemu dengan politik pangan rakyat.

Geopolitik Nusantara dan Produksi Pangan Tersebar

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang tersebar dan beragam, bukan terpusat dan seragam. Ketahanan pangan Nusantara secara historis bertumpu pada keragaman protein lokal: ikan, unggas air, ternak kecil, dan pangan desa.

Model ternak entok berbasis desa, jika direplikasi luas, memperkuat ekonomi wilayah, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan jejaring produksi pangan yang adaptif. Ini jauh lebih selaras dengan karakter geopolitik Nusantara dibanding model industri terintegrasi yang sentralistik.

Di sinilah problem kebijakan muncul. Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membangun peternakan ayam terintegrasi. Secara naratif, kebijakan ini diklaim untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

Namun secara struktural, peternakan ayam terintegrasi justru berpotensi menyuburkan dominasi integrator ayam, korporasi yang telah menguasai rantai produksi dari hulu hingga hilir: pembibitan, pakan, obat, pemotongan, hingga distribusi.

Ketika dana publik diarahkan ke skema ini, negara berisiko memperkuat oligopoli pangan, bukan membebaskan peternak rakyat. Peternak kecil tetap berada di posisi plasma, menanggung risiko produksi, sementara kontrol dan margin keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pelaku besar.

Dalam perspektif Marhaenisme, ini adalah kontradiksi: negara hadir, tetapi tidak sepenuhnya berpihak pada Marhaen.

Peternakan ayam terintegrasi mendorong sentralisasi produksi pangan. Konsekuensinya jelas: rentan wabah, tergantung pakan industri dan energi, serta melemahkan jejaring pangan lokal.

Sebaliknya, peternakan rakyat berbasis desa, seperti ternak entok berbiaya rendah dengan pakan limbah lokal, menawarkan paradigma berbeda: produksi tersebar, risiko terbagi, dan ketahanan jangka panjang.

Dengan Rp20 triliun, negara sejatinya mampu menggerakkan jutaan unit usaha ternak rakyat, memperkuat pembiayaan mikro, serta mengembangkan sistem pakan alternatif berbasis limbah pangan. Pilihan kebijakan pada akhirnya adalah soal keberpihakan: efisiensi industri atau kedaulatan rakyat.

Usaha ternak entok pedaging berbiaya rendah bukan sekadar cerita sukses usaha kecil. Ia adalah cermin arah pembangunan: apakah negara membangun ketahanan dari bawah, atau terus menggantungkan pangan pada industri besar yang rapuh secara struktural.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketahanan bangsa tidak dibangun dari kandang raksasa dan konsentrasi modal, melainkan dari jutaan usaha rakyat yang mandiri, tersebar, dan berdaulat.

Di situlah Marhaenisme menemukan relevansinya kembali, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai praktik ekonomi yang hidup di tanah Nusantara.(sang)